Infoberita24.com | Kaur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi yang produktif bersama Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (DPD APPI) Kabupaten Kaur pada Jumat, 20 Oktober 2025. Bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kaur, agenda utama pertemuan ini adalah membahas usulan krusial terkait penambahan anggaran publikasi media di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
Rapat penting ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Ketua DPRD Kaur Januar, Sekwan Tri Marnopi, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kaur Alex, Kepala BPKAD Harles, perwakilan Bapperida, serta anggota DPRD lintas komisi. Dari pihak APPI, hadir Ketua Umum DPP APPI Aprin Taskan Yanto, Ketua DPC APPI Kaur Epsan Sumarli, Sekretaris Ilpi Tarmawan, beserta jajaran pengurus dan anggota, menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam mencari solusi terbaik.
Aprin Taskan Yanto, sebagai juru bicara APPI, menyampaikan aspirasi dan keluhan insan pers terkait pengelolaan dana publikasi yang dinilai kurang transparan selama periode 2024–2025. Ia menekankan peran vital media massa sebagai pilar keempat demokrasi dan mitra strategis pemerintah dalam menyebarkan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat. “Media bukan hanya alat penyebar informasi, tetapi juga kontrol sosial dan jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat,” tegas Aprin, menyerukan pemerataan dan peningkatan anggaran publikasi agar seluruh media lokal dapat berperan aktif secara profesional.
Epsan Sumarli, Ketua DPD APPI Kaur, menambahkan bahwa penambahan anggaran publikasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian integral dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. “Kami berharap Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo dapat menambah porsi anggaran publikasi tahun 2026 serta memastikan pemerataan bagi seluruh media yang aktif di Kabupaten Kaur,” ujarnya dengan harapan besar.
Sekretaris DPD APPI Kaur, Ilpi Tarmawan, turut mengusulkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur mengalokasikan dana publikasi kegiatan masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan pemerintah dapat diketahui masyarakat secara terbuka, objektif, dan proporsional. “Selain mendorong keterbukaan informasi publik, langkah ini juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha pers yang berperan aktif mendukung pembangunan daerah,” jelas Ilpi.
Rapat yang berjalan kondusif dan penuh dialog konstruktif ini diakhiri dengan tanggapan positif dari DPRD Kaur. Pimpinan Rapat Herdian Sapta Nugraha, S.H., menyampaikan bahwa aspirasi dari APPI akan menjadi bahan pertimbangan serius dalam pembahasan anggaran mendatang, terutama terkait penguatan fungsi publikasi dan kemitraan media di Kabupaten Kaur. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan media diharapkan dapat menciptakan sinergi positif dalam membangun citra daerah, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
Linda
