Infoberita24.com | Kabupaten Kaur – Pemkab Kaur Ikuti Rakor Rutin Pengendalian Inflasi Bulan Februari Oleh Kemendagri Secara Virtual
Media Center Kaur – Pemerintah Kabupaten Kaur tetap rutin menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024 secara virtual yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Rapat melalui zoom meeting ini bertempat di Ruang Staf Ahli III Setda Kabupaten Kaur, Senin(12/02/2024).
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memaparkan saat ini kondisi inflasi di Indonesia tergolong cukup stabil. Angka inflasi yang terkendali ini merupakan hasil dari kebijakan moneter yang hati-hati serta berbagai langkah yang tepat diambil oleh pemerintah serta lembaga yang terkait.
“BPS telah merilis untuk inflasi di Januari tahun 2024 mencapai angka 2,57 %. Angka inflasi tersebut tergolong masih relatif stabil” Ujar Tito
Tito Karnavian juga mengingatkan bahwa pesta demokrasi akan dilaksanakan dalam waktu dekat sehingga pergerakan inflasi di Indonesia masih tetap harus dipantau dengan baik.
“Sebentar lagi akan diadakan pesta demokrasi Pilpres dan Legislatif, namun masalah inflasi stabilitas harga pangan, barang, dan jasa tetap harus diberikan atensi karena kita tidak tahu dampak dari pesta demokrasi ini terhadap kenaikan permintaan (demand) karena sangat berpengaruh terhadap kecukupan supply” Terangnya.
Penyampaian laporan dimulai dari Badan Pusat Statistik, Direktur Statistik Harga Windhiarso Putranto yang mengatakan mengenai statistik kondisi Inflasi di Indonesia.
“Tingkat inflasi bulanan Januari 2024 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu. Sedangkan inflasi tahunan Januari 2024 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya” Ujar Windhiarso.
Direktur Statistik Harga, Windhiarso Putranto juga menegaskan untuk tetap terus memantau perkembangan inflasi di bulan Februari mengingat akan ada penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kita akan terus mencermati kondisi perkembangan harga di bulan Februari 2024 mengingat ada beberapa fenomena yang mungkin mendukung potensi inflasi seperti kenaikan permintaan karena didorong oleh liburan atau juga terkait dengan Pemilu di tanggal 14 mendatang, namun itu semua tergantung dari persiapan kita dalam menghadapi naiknya permintaan” Kata Windhiarso.
Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menyampaikan ada sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan 10 persen dari harga acuan pemerintah maupun harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, diantaranya jagung, beras medium di zona 1, 2 dan 3, demikian juga beras premium zona 1, 2 dan 3.
“harga tertinggi kebanyakan di wilayah timur, yaitu di NTB, Sumbar, Papua Tengah, Papua Pegunungan,Maluku Utara serta ada juga di Jawa Tengah dan Sumatera Barat” Kata Arief.
Badan Pangan Nasional juga mengapresiasi dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pengendalian inflasi pangan bergejolak melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengendalian Harga dan Stok Pangan Pokok Daerah yang meliputi 5 poin yaitu :
1. Menjamin kelancaran Gerakan Pangan Murah (GPM)
2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan GPM
3. Memprioritaskan penanaman jenis pangan pokok
4. Melakukan distribusi pangan dari daerah surplus (harga rendah) ke daerah defisit (harga lebih tinggi).
5. Memperkuat kerjasama antar daerah dan forum koordiniasi antara pusat dan daerah (24n)
